PPEI Gelar Webinar Penentuan Harga dan Negosiasi Pembayaran Ekspor

Para pelaku usaha perlu mengetahui hal-hal teknis yang sering terjadi dalam penentuan harga maupun saat negosiasi pembayaran ekspor. Karena pasar dan buyer dari wilayah tertentu memiliki karakteristik tersendiri dalam hal negosiasi harga maupun metode pembayaran ekspor.

Hal tersebut yang menjadi dasar Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan mengadakan webinar dengan tema Penentuan Harga dan Negosiasi Pembayaran Ekspor (25/4/2022) dengan mengundang fasilitator PPEI Bapak Nur Hidayat dan Bapak Haryadi Sarpini. Webinar ini dimoderatori oleh Bapak Pekik Warnendya dan diikutin oleh 178 peserta.

Kepala PPEI Heryono Hadi Prasetyo atau yang lebih akrab disapa Noly mengatakan jenis produk, kualitas dan kondisi pasar negara tujuan menjadi faktor dalam penentuan harga ekspor. Selain itu, adanya persaingan dengan buyer dari negara lain serta besaran target profit juga menjadi faktor penentu harga.

Kepala PPEI mengatakan, kondisi politik dan ekonomi negara tujuan ekspor menjadi salah satu permasalahan dalam negosiasi pembayaran. “Sebagai contoh kasus Rusia. Banyak negara yang melarang transaksi dengan Rusia. Solusinya bisa transaksi melalui pihak ketiga yaitu China,” kata Kepala PPEI.

Fasilitator PPEI Nur Hidayat mengatakan harga merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan karena merujuk pada seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Kesalahan dalam penghitungan harga akan berdampak fatal pada keberlangsungan perusahaan. Nur mengatakan salah satu strategi dalam menentukan harga jual ekspor adalah dengan melakukan metode cost plus mark up. “Harga jual ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh biaya kemudian ditambah keuntungan yang telah diperhitungkan perusahaan,” kata Nur.

Fasilitator kedua Haryadi Sarpini mengatakan perdagangan internasional merupakan salah satu devisa bagi negara, walaupun banyak resiko yang mungkin terjadi. Resiko yang ada mempunyai karakter dan dinamika tersendiri yang harus dihadapi pelaku usaha, perbankan, pemerintah dan pihak lainnya.

Pada setiap tindakan perdagangan pasti akan ada transaksi pembayaran, dimana pembayaran suatu produk adalah hal utama dari suatu transaksi. Metode pembayaran menjadi acuan utama dalam suatu proses transaksi yang dirumuskan dalam suatu Surat Perjanjian legal,” kata Haryadi.