PPEI Gelar Webinar “Pembayaran dan Pembiayaan untuk Ekspor”

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan mengadakan webinar “Pembayaran dan Pembiayaan untuk Ekspor”. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Besar PPEI Heryono Hadi Prasetyo dengan narasumber Fasilitator PPEI dari ICC Indonesia Haryadi Sarpini dan Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Ridha Farid Lesmana dan dimoderatori oleh fasilitator PPEI Nur Hidayat. Sebanyak 250 pekalu usaha mengikuti kegiatan ini.

Kepala Balai Besar PPEI dalam sambutannya mengatakan webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dan UKM dalam transaksi ekspor serta pembiayaan ekspor yang dapat diakses oleh pelaku usaha. “Pembayaran ekspor merupakan faktor penting dalam ekspor secara khusus dalam negosiasi dan kontrak yang dibuat untuk kelancaran proses transaksi ekspornya,” kata Kepala Balai.

Pemateri pertama Haryadi Sarpini menyampaikan jenis-jenis pola pembayaran yang dapat digunakan oleh pelaku usaha yaitu menggunakan Letters of Credit (L/C ) ataupun non L/C. Pembayaran L/C diantaranya Red Clause, Sight, dan Usance. Sedangkan pembayaran non L/C seperti Advance Payment, Documents Against Payment, Documents Against Acceptance, open account, dan consignment.

Menurutnya, metode pembayaran paling aman bagi eksportir pemula adalah pembayaran di muka atau Advance Payment. Eksportir dapat mengajukan pola pembayaran saat negosiasi dengan pembayaran sebagian di muka, sebagian setelah barang dikirim. Untuk nilai transaksi yang besar sebaiknya menggunakan L/C. “Para pelaku usaha diharapkan dalam menentukan terms pembayaran perlu ketelitian dengan memperhatikan profil buyer, country risk dan aspek win-win solution. Untuk pembayaran dimuka para UKM diharapkan dapat memperhatikan kualitas produknya” kata Haryadi.

Pemateri kedua Ridha F. Lesmana memaparkan mengenai LPEI sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program penugasan khusus ekspor (PKE) yang juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UKM/IKM berorientasi ekspor. Programnya terdiri dari PKE UKM, PKE Trade Finance dan PKE Kawasan.  Ia mengatakan proses pengajuan PKE-UKM dapat berlangsung selama 1,5 hingga 2 bulan tergantung kesiapan data pelaku usaha seperti data keuangan, rencana penjualan, legalitas, dan dokumen agunan. LPEI mempertimbangkan penentuan plafon pinjaman berdasarkan tiga hal, yaitu dengan melihat nilai agunan, melihat nilai purchase order (PO), dan melihat kemampuan eksportir.